Lembaga Penelitian
Dibuat: 2009-03-18 , dengan 1 file(s).
Keywords: YURIDIS, IKLIM, PERIZINAN USAHA
Subject: YURIDIA
Call Number: 341.4 Sul a C.1
ABSTRAK
Format otonomi daerah sebagaimana telah dimulai babak barunya dengan
diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang mulai efektif pada
Januari 2001 ternyata belum mengubah paradigma pelayanan pada penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kota Bandar Lampung, terutama pada
pelayanan perizinan. Penyelenggaraan pelayanan perizinan usaha kecil di Kota Bandar Lampung belum berdampak positif terhadap sektor UKM. Perizinan merupakan kebijakan pemerintah dalam hal memberikan persetujuan atas perbuatan yang dilarang oleh ketentuan-ketentuan larangan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
Pemberian izin hams memperhatikan
aspek perlindungan terhadap kepentingan umum (public interest) dan memberikan ruang bagi penyelenggaraan hak berusaha (privat interest). Perda-perda yang lahir berkenaan dengan sektor usaha hanya berorientasi kepada retribusi dan kurang mengedepankan segi perlindungan usaha. Dari latar belakang di atas muncul
permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini, yaitu: Apa saja kebijakan yang
berkenaan dengan pelayanan bidang perizinan di Kota Bandar Lampung? Bagaimana pengaruh kebijakan perizinan Pemerintah Daerah Kota Bandar
Lampung terhadap iklim investasi daerah?
Penelitian dilakukan dengan pendekatan normatif yang dilengkapi dengan data
primer dari wawancara yang dilakukan kepada sektor usaha kecil dan instansi
yang berkaitan dengan perizinan dan pembinaan UKM.
Analisis yang digunakan adalah metode analisis isi dengan interpretasi teks untuk mendapatkan substansi dan prosedur penerbitan izin bagi UKM.
Penelitian dan pembahasan yang dilakukan menghasilkan gambaran bahwa total biaya yang diperlukan untuk memulai usaha secara formal adalah Rp. 1.220.000,- dan waktu 118 hari. Waktu dan biaya tersebut dikeluarkan untuk mengurus
dokumen (syarat) izin seperti KTP, IMB dan SITU. Proses perizinan usaha kecil di Kota Bandar Lampung belum "service oriented", sehingga kebijakan daerah yang telah ada belum memberikan perlindungan kepada UKM karena perizinan
yang timbul dari perda masih berorientasi pada fungsi anggaran, bukan pada
pembinaan dan pengawasan bagi usaha yang telah diberikan izin.
| | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sumber : http://digilib.unila.ac.id/go.php?id=laptunilapp-gdl-res-2009-srisulastu-1460 |
